MATERI PERPAJAKAN

1. Optimalisasi Pemungutan, Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Prosedur Dan Kebijakan Penilaian dan Pemetaan PBB Dan BPHTB, Serta Pengelolaan Dan Audit Pajak Daerah.

2. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.

3. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

4. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Sesuai PP No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah.

5. Pembinaan Dan Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak.

6. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

7. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.

8. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penerimaan PAD.

9. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, Serta Antisipasi Audit BPK-RI.

10. Analisa Biaya Umum Tahun 2015 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.

11. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah

12. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang - Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009

13. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

14. Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB - P2)

15. Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah

16. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD

17. Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah

18. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

19. Pengelolaan Pajak Pajak Bagi Belanja Yang Bersumber dari APBD

20. Pajak Berbasis Elektronik EBILLING

21. Penyuluhan Pajak Daerah

22. Jurusita Pajak Daerah